Guru Besar Unhan: Lanskap Pertahanan Bergeser dari Konvensional Menuju Ancaman Siber!
JAKARTA - Guru Besar Tetap Ilmu Kebijakan Publik, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Prof Aris Sarjito, menyebut, Negara tidak boleh tertinggal oleh zaman yang bergerak tanpa kompromi. Dalam konteks pertahanan, modernisasi adalah keniscayaan.
‘’Modernisasi bukan lagi agenda pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan masa depan negara,’’ ujar Aris Sarjito saat pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Unhan, Rabu (22/4/2026).
Aris menekankan, bahwa lanskap pertahanan global telah bergeser drastis dari ancaman konvensional menuju ancaman hibrida, siber dan berbasis data.
‘’Dalam konteks ini, integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) menjadi fondasi baru kebijakan pertahanan,’’ ujarnya.
Dia menjelaskan, algoritma kini mampu membaca pola ancaman dalam hitungan detik, melampaui kapasitas analisis manusia, sekaligus mendorong transformasi sistem pertahanan dari reaktif menjadi prediktif dan adaptif.
‘’Namun, di balik keunggulan tersebut, muncul dilema strategis. Penggunaan sistem otonom dan kecerdasan buatan menuntut kerangka etika dan hukum yang kuat agar tidak menggerus akuntabilitas dan nilai kemanusiaan,’’ lanjutnya.
Aris menggarisbawahi bahwa tantangan modernisasi tidak semata datang dari luar, tetapi justru dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Dia menyebut resistensi birokrasi, struktur organisasi yang rigid, serta keterbatasan adaptasi sebagai faktor utama yang memperlambat transformasi kebijakan.
“Kita sering memiliki visi digital, tetapi masih terjebak dalam struktur analog. Karena itu, ia mendorong reformasi menyeluruh, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penguatan budaya inovasi, hingga pembaruan regulasi yang selaras dengan dinamika teknologi global,’’bebernya.
Dalam orasi ilmiahnya, Aris menekankan pentingnya kerja sama internasional sebagai akselerator modernisasi pertahanan. Di tengah kompleksitas ancaman global, tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri.
‘’Kolaborasi lintas negara membuka akses terhadap teknologi canggih, mempercepat inovasi, serta memperkuat interoperabilitas sistem pertahanan. Di era interdependensi, kedaulatan bukan berarti isolasi, tetapi kemampuan untuk berjejaring secara strategis,”ungkapnya.
Aris menegaskan bahwa modernisasi pertahanan bukan sekadar integrasi teknologi, tetapi rekonstruksi menyeluruh cara negara memahami ancaman dan merumuskan kebijakan.
Oleh karena itu dia menekankan bahwa kekuatan pertahanan modern tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari kemampuan negara mengelola inovasi secara etis, adaptif, dan visioner.
“Teknologi memberi kekuatan. Namun hanya kebijakan yang bijaksana yang mampu mengarahkannya,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
