Kejagung Usut Kasus Transfer Pricing Diharapkan Berdampak pada Pemulihan Ekologi
Menurutnya, apabila putusan berkekuatan hukum tetap, dan PT TPL diwajibkan membayar atau mengembalikan kerugian negara, ia berharap dana tersebut dapat diarahkan untuk pemulihan dampak bencana ekologis di Tapanuli Raya. Sebab, pemulihan lingkungan, rehabilitasi ekosistem, serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak perlu menjadi bagian dari penerapan keadilan ekologis.
“Keadilan tidak berhenti pada pengembalian kerugian negara. Keadilan harus menghadirkan pemulihan nyata bagi alam yang rusak dan masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Karena itu, Victor mendorong aparat penegak hukum menghitung seluruh potensi kerugian apabila ditemukan pelanggaran dalam perkara tersebut. Ia menilai kerugian negara tidak cukup diukur berdasarkan dampak finansial secara langsung, tetapi juga perlu memasukkan aspek ekologis, sosial, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, serta kebutuhan biaya pemulihan lingkungan.
“Kerugian negara tidak boleh hanya dilihat dari angka-angka kerugian finansial yang langsung terlihat, tetapi juga harus memperhitungkan kerugian ekologis, kerugian sosial, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, serta biaya pemulihan lingkungan,” tegasnya.
Dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun, jika nantinya terbukti secara hukum, kata Viktor, belum tentu menggambarkan keseluruhan dampak yang ditimbulkan. Kerusakan hutan, ekosistem Danau Toba, tanah, air, dan kehidupan masyarakat memiliki konsekuensi jangka panjang yang perlu diperhitungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
