JAKARTA - Kejaksaan berupaya mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah berkaitan dengan kantor hukum. Penelusuran ini penting untuk mengungkap perkara rasuah sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal dari proses hukum.
Dalam sidang dakwaan, jaksa mengungkap modus TPPU Febrie yakni dengan mengalirkan uang ke sejumlah kantor hukum. Uang itu seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum.
Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Abdi Nusantara, Pitra Romadoni Nasution, penelusuran transaksi keuangan atau follow the money menjadi salah satu langkah penting dalam mengungkap kejahatan finansial.
"Jangan hanya mengejar siapa pelakunya, tetapi telusuri juga ke mana uang itu mengalir," ujar Pitra dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).
Ia menekankan agar institusi maupun profesi di bidang hukum tidak dimanfaatkan untuk menutupi tindak pidana. Menurutnya, kantor hukum harus tetap menjalankan fungsinya sesuai ketentuan dan tidak menjadi sarana menyamarkan hasil kejahatan.
Karena itu, jaksa penyidik perlu mengungkap secara menyeluruh sumber dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal, mekanisme transaksi yang digunakan, hingga identitas beneficial owner atau pihak yang sesungguhnya menerima dan menikmati aliran uang.
Pitra turut menyoroti penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi kejaksaan. Menurutnya, proses hukum terhadap pihak yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi penegak hukum menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan tanpa pengecualian.