Marak Kecelakaan Kapal, DPR: Perketat Standar Keselamatan Pelayaran
Sudjatmiko menegaskan, pemeriksaan kelaikan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kelengkapan administrasi tidak cukup menjadi dasar untuk memberikan izin berlayar apabila peralatan keselamatan di kapal belum dipastikan kondisi dan fungsinya.
“Jangan sampai kapal dinyatakan laik hanya karena dokumennya lengkap, sementara ketika terjadi kebakaran ternyata pompa atau alat pemadamnya tidak berfungsi. Pemeriksaan harus menyentuh kondisi dan fungsi peralatan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga meminta sistem pemadaman kebakaran di kapal penumpang menjadi salah satu aspek yang diperiksa secara berkala. Baik alat pemadam portable maupun sistem pemadam tetap (fixed system) perlu diuji untuk memastikan dapat digunakan saat keadaan darurat, termasuk pompa yang memanfaatkan air laut sebagai sumber pemadaman.
“Kita berada di negara kepulauan. Air laut tersedia sangat melimpah. Karena itu, sistem pompa pemadam yang memanfaatkan air laut harus dipastikan benar-benar berfungsi dan mampu digunakan dalam hitungan menit ketika terjadi kebakaran,” tuturnya.
Selain pencegahan, Sudjatmiko mendorong penguatan kemampuan Basarnas dalam menangani kecelakaan di laut. Menurutnya, tingginya operasi SAR membutuhkan dukungan anggaran, personel, serta peralatan yang memadai, termasuk drone dan perangkat pendukung pencarian untuk memperluas jangkauan operasi di wilayah perairan.
“Basarnas adalah garda terdepan ketika kecelakaan terjadi. Kita tentu ingin kecelakaan bisa dicegah, tetapi ketika musibah terjadi, negara harus memiliki kemampuan pencarian dan pertolongan yang cepat, luas, dan efektif,” ujarnya.
