Jalur Mandiri PTN: Saatnya Negara Mengambil Alih Kendali
Pembagian kawasan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat menjadi instrumen kebijakan untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang. Kompetisi dan alokasi sumber daya diharapkan tidak lagi terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat tumbuh lebih merata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
PTN harus dikembalikan kepada mandat utamanya: menyelenggarakan pendidikan bermutu, menghasilkan riset yang berdampak, mendorong inovasi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
Orientasi perguruan tinggi tidak semestinya bergeser menjadi sekadar mengejar kuantitas penerimaan mahasiswa. Negara perlu meredefinisi ukuran keberhasilan kampus agar tidak lagi bertumpu pada seberapa banyak mahasiswa yang dapat diterima, tetapi pada kualitas akademik, produktivitas riset, inovasi, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan peradaban.
Pada saat yang sama, perguruan tinggi swasta (PTS) harus dinaikkan kelasnya menjadi salah satu pilar utama sistem pendidikan tinggi nasional.
PTS tidak boleh terus ditempatkan sebagai pelengkap PTN. Jika ingin membangun sistem pendidikan tinggi yang kuat, pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih setara dalam akses hibah riset, insentif penguatan kualitas dosen, serta berbagai program pengembangan akademik.
Kebijakan kuota PTN juga perlu dikaji secara proporsional agar terjadi redistribusi mahasiswa yang sehat antara PTN dan PTS. Dengan demikian, kompetisi antarkampus dapat berlangsung berdasarkan mutu, bukan semata-mata berdasarkan status kelembagaan.
