Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Pakar Sebut PHPU Ijazah Gibran Harus Jadi Momen MK Bayar 'Utang' Putusan 90

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |19:27 WIB
Pakar Sebut PHPU Ijazah Gibran Harus Jadi Momen MK Bayar 'Utang' Putusan 90
Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar menilai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harus menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang dinilainya belum tuntas.

Perkara tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Zainal menyebut perkara tersebut harus menjadi momen bagi MK untuk membayar "utang" atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

"Saya kira ada utang bangsa ini terhadap proses hukum tata negara yang buruk. Utang itu saya berharap dilunaskan di persidangan kali ini," ujar Zainal Arifin Mochtar dalam Diskusi Gen-Z Peduli Politik di Cikini, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, penyelesaian perkara tersebut juga dapat menjadi momentum untuk berdamai dengan persoalan masa lalu yang berkaitan dengan proses hukum tata negara.

"Utang harus dibayar tuntas. Dan saya punya harapan besar supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu melalui bayaran utang yang dilunaskan oleh Mahkamah Konstitusi," jelas Zainal.

 

Lebih jauh, Zainal menilai Hakim Konstitusi telah mempertimbangkan kepentingan konstitusional atau constitutional importance dalam menangani perkara PHPU tersebut. Menurut dia, hal itu terlihat dari keputusan MK menerima perkara dan melanjutkan prosesnya hingga tahap pembuktian.

"Karena kalau MK betul-betul berpegang sama teks, harusnya perkara ini enggak lanjut. Harus kita akui, perkara ini enggak akan lanjut kalau MK betul-betul berpegang sama teks," katanya.

Dalam perkara tersebut, para pemohon memang mengakui permohonan diajukan melewati batas waktu formal PHPU. Mereka meminta MK mengesampingkan persoalan tersebut dengan alasan keadilan substantif.

Zainal berharap MK tetap mengedepankan substansi dan kepentingan konstitusional dalam memeriksa perkara tersebut, bukan semata-mata terpaku pada persoalan formalitas.

"Panggilannya adalah pasti substance over form, ya. Jadi, mari mendahulukan substansi dibanding formalitasnya," ungkap Zainal.

"Keberanian untuk melangkah lebih jauh menyelamatkan constitutional importance, kepentingan konstitusional dibanding tetek bengek soal huruf, koma, dan lain-lain sebagainya," tandasnya.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement