Di sisi lain, ia menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak demokratis untuk menyampaikan kritik terhadap seorang mantan presiden. Kritik merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Namun, kebebasan menyampaikan kritik harus diiringi tanggung jawab. Setiap tudingan maupun argumentasi perlu didasarkan pada bukti yang dapat diuji dan tidak berkembang menjadi serangan personal.
"Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, sementara tuntutan etika tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik," tegasnya.
Suko berharap prinsip tersebut tetap dijaga agar perdebatan mengenai persoalan hukum dan politik berlangsung secara sehat. Ia menilai polemik ijazah Jokowi semestinya menjadi ruang untuk mengedepankan pembuktian objektif, bukan menjadikan banyaknya tuduhan atau perbedaan pilihan politik sebagai tolok ukur kebenaran.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.