Ia menjelaskan, teori framing menunjukkan bahwa fakta yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap kelompok, bergantung pada sudut pandang dan keyakinan politik masing-masing.
Perbedaan penilaian itu juga diperkuat oleh fenomena confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih mudah menerima informasi yang sejalan dengan keyakinan yang telah dimilikinya.
Meski begitu, Suko mengingatkan agar perbedaan persepsi tidak menggeser pentingnya proses pembuktian dalam menyelesaikan persoalan yang masih diperdebatkan.
"Dalam demokrasi, persepsi tidak boleh menggantikan pembuktian, dan popularitas tuduhan bukan ukuran kebenaran," tegasnya.
Menurut Suko, kritik terhadap tokoh publik merupakan bagian dari hak demokratis masyarakat. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan bukti dan argumentasi yang dapat diuji.
"Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, sementara tuntutan etika tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik," katanya.
Karena itu, ia menilai penyelesaian polemik ijazah Jokowi perlu mengedepankan keterbukaan informasi, konsistensi penjelasan, serta penghormatan terhadap proses hukum.
"Komunikasi yang baik bukan sekadar memenangkan opini, melainkan mengembalikan persoalan kepada fakta, prosedur yang adil, dan kepercayaan publik," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.