JAKARTA - Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman turut menyinggung persoalan dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika dalam sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dijalankan oleh institusi.
Padahal, penyadapan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Kewenangan tersebut, kata dia, diberikan secara terbatas.
Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi alat bagi negara untuk menginvasi ruang privat masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.
Ia menegaskan, Komisi III DPR tidak ingin kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa kembali terjadi.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.