ABP setidaknya mengidentifikasi delapan aspek yang menjadi dasar penilaian terhadap Dasco sebagai figur potensial untuk menduduki posisi Wakil Presiden. Berikut pemaparannya:
Pertama, kesamaan pandangan ideologis dan loyalitas terhadap perjuangan Presiden Prabowo, terutama dalam menjalankan agenda kedaulatan ekonomi serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Kedua, pengalaman dalam mengawal proses peralihan pemerintahan. Hal ini tercermin dari keterlibatan Dasco dalam Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.
Ketiga, kemampuannya mengelola dinamika politik di parlemen sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik guna menjaga stabilitas. Keempat, kecakapan dalam menangani persoalan dan situasi krisis. Dasco dinilai memiliki responsivitas, khususnya dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kepentingan kelompok pekerja atau buruh.
Kelima, kemampuan membangun keselarasan kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kapasitas tersebut dinilai dapat mendukung harmonisasi regulasi serta memperlancar komunikasi antarlembaga negara. Keenam, latar belakang akademis dan penguasaan bidang hukum. Kedua aspek tersebut dianggap menjadi bekal untuk memastikan kebijakan pemerintah memiliki dasar regulasi yang kuat dan memberikan kepastian hukum.
Ketujuh, kemampuan membantu mengurangi beban kerja Presiden melalui pembagian tanggung jawab dan pelaksanaan tugas yang lebih terarah. Kedelapan, kapasitas mendorong percepatan kinerja birokrasi. Hal ini mencakup penguatan koordinasi, efektivitas implementasi program pemerintah, hingga penyelesaian berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.