Menurut Yusril, UU MD3 mengatur pengajuan calon wapres harus dilakukan secara resmi kepada Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon pada Pilpres 2024. Dalam proses ini, terdapat tujuh partai politik pengusul yang wajib dilibatkan.
Sebab itu, Presiden perlu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh partai pengusung. Langkah tersebut diperlukan agar tahapan pengajuan hingga penetapan calon wapres sesuai dengan aturan hukum dan tidak bermasalah secara prosedural.
"Jadi formalnya itu harus diikuti, jangan sampai nanti ada kekurangan prosedur dalam proses pengusulan pencalonan dan pemilihan wakil presiden, karena kita berharap tidak terjadi adanya permasalahan terkait dengan persyaratan, prosedur, dan lain-lain, supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang," ucapnya.
Di sisi lain, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama kandidat wapres kepada MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Jika tetap digelar pada 2 Desember 2026, waktu yang dimiliki Presiden Prabowo dinilai tidak memadai untuk berkonsultasi dengan partai politik sekaligus mempertimbangkan nama-nama kandidat.
"Dan karena itu, mengingat waktu yang sangat pendek dan ketat kalau tanggal 2 Desember, ya kalau tanggal 2 Desember itu waktu 2 minggu tidak tidak cukup bagi Pak Presiden untuk menyeleksi siapa dua orang yang akan dicalonkan kepada MPR karena jangka waktunya selambat-lambatnya 14 hari," ungkapnya.
Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengajukan permintaan resmi kepada MPR agar jadwal pemilihan wakil presiden diundur. Usulan perubahan waktu itu dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD hingga akhirnya memperoleh persetujuan.