Adapun kriteria ketiga adalah soal legitimasi, yang menurut Doli mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. Dari sisi legitimasi hukum, ia menegaskan agar persoalan pemenuhan syarat administratif yang sempat memicu polemik sebelumnya tidak kembali terulang dalam tiga tahun sisa masa pemerintahan.
Oleh karena itu, Doli menilai keberadaan tim verifikasi yang dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang peranan krusial untuk meneliti secara cermat setiap kandidat yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo.
“Kita tidak ingin lagi dalam tiga tahun perjalanan ke depan ada pihak yang mengusik dan mencari-cari celah, lalu ditemukan syarat yang tidak terpenuhi seperti kejadian kemarin. Makanya tim verifikasi MPR itu menjadi penting untuk mengecek betul siapa pun nama yang disodorkan oleh Pak Prabowo agar tidak tiba-tiba ramai lagi di tengah jalan,” tegasnya.
Selain aspek hukum, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menekankan pentingnya legitimasi politik dan legitimasi sosial. Sosok pendamping presiden tersebut, menurutnya, harus sudah dikenal luas baik di lingkungan perpolitikan maupun di tengah masyarakat, serta memiliki rekam jejak (track record) yang jelas.
“Berikutnya adalah legitimasi politik dan sosial. Orang yang selama ini memang cukup dikenal di lingkungan politik dan masyarakat, jangan sosok yang datang tiba-tiba tanpa diketahui rekam jejaknya,” pungkas Doli.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.