PBB mencatat, wilayah tersebut sebelumnya telah menghadapi enam perintah pengusiran paksa oleh Israel dalam periode Desember 2023 hingga Juni 2025.
"Warga sipil yang mengungsi harus diizinkan kembali sesegera mungkin setelah keadaan memungkinkan. Baik mereka pergi atau tinggal, semua warga sipil harus dilindungi dan dapat menerima bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan," ujar Haq.
Ia menegaskan, fasilitas kemanusiaan dan infrastruktur sipil juga harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum humaniter internasional.
Situasi tersebut membuat warga Palestina kembali meninggalkan tempat tinggal mereka. Kepada kantor berita AFP, sejumlah warga mengaku khawatir operasi militer terbaru Israel menjadi awal dari serangan yang lebih luas.
Um Ahmad al-Tartoori, warga kamp Al-Bureij, mengatakan keluarganya memutuskan mengungsi setelah mendengar suara tembakan dan ledakan di sekitar tempat tinggal mereka.
"Ketika kami mendengar suara tembakan dan ledakan, kami sangat ketakutan, terutama karena daerah tempat kami tinggal dekat dengan titik-titik serangan," kata Um Ahmad.