JAKARTA - Partai Gerindra membeberkan empat kriteria calon wakil presiden (Wapres) yang pas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan. Diketahui, pelantikan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2026.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mengatakan, kriteria pertama, sosok wakil presiden harus memiliki ideologi dan semangat juang yang sama dengan Presiden Prabowo.
“Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo kan secara tegas Pak Prabowo punya tekad yang sangat kuat ingin menengakkan UUD 1945 Pasal 33, maka seorang wapres nanti yang akan diusulkan harus punya semangat yang sama," kata Sugiat, dikutip, Kamis (19/11/2026).
Kedua, Sugiat mengatakan, wakil presiden yang terpilih harus satu tujuan yang sama dengan Prabowo dalam melawan oligarki rakus hingga pelaku ekonomi sangat serakah. Ketiga, dibutuhkan sosok wakil presiden yang dapat mengawal program prioritas pemerintah di tengah masyarakat agar transparan dan akuntabel, sehingga bisa berhasil dijalankan.
Sementara itu, Inisiator Qutb Global, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa Presiden perlu diberikan ruang yang luas untuk berpikir jernih dan menentukan sikap berdasarkan pertimbangan objektif serta kepentingan nasional.
“Presiden harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu. Kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan tertinggi,” tegas Hery.
Menurutnya, keputusan strategis kenegaraan, termasuk mengenai pendamping Presiden, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang Indonesia.
Hery mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghormati ketentuan konstitusi dan tidak mendahului proses kenegaraan yang berlaku.
Lebih lanjut, Hery berpandangan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden semestinya tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi nasional dan merekatkan kembali berbagai elemen bangsa.
Ia menilai, figur yang mendampingi Presiden harus memiliki kapasitas kenegarawanan, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta penerimaan sosial dan politik yang luas.
“Figur yang mendampingi Presiden haruslah sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, mampu diterima secara luas, dan menjadi jembatan bagi berbagai kekuatan politik serta elemen masyarakat. Wakil Presiden harus menjadi figur pemersatu, bukan sosok yang menghadirkan resistensi atau memperbesar penolakan dari kelompok-kelompok lain,” ujarnya.
Menurut Hery, jabatan Wakil Presiden bukan instrumen untuk memenuhi ambisi kekuasaan pribadi maupun kelompok. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan agenda pembangunan berjalan efektif.
Indonesia kata dia, tidak kekurangan tokoh dan figur potensial. Namun, yang paling dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki kebesaran jiwa, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat.
“Jangan sampai jabatan Wakil Presiden justru menjadi arena perebutan pengaruh dan ambisi kekuasaan,” ujarnya.
“Berikan Presiden ruang untuk mengambil keputusan terbaik. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu memperkuat Presiden, merekatkan bangsa, dan bekerja untuk rakyat, bukan figur yang dibebani ambisi kekuasaan,” tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.