Buruh Akan Terus Melawan Pemerintah yang Represif
JAKARTA - Para buruh tak habis pikir, bagaimana bisa pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang merugikan dan membatasi ruang demokrasi rakyatnya sendiri.
Lihat saja, kebijakan yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mulai PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang dinilai Sultoni, sekretaris sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), semakin memiskinkan buruh.
Ditambah lagi pengesahan Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 yang membatasi waktu, lokasi, dan suara pendemo. Hingga, surat edaran Kapolri tentang hate speech.
"Saya kira ini kebijakan Jokowi-JK termasuk pemerintah sebelumnya. Kita memandang bahkan semua pemerintah yang lahir dari partai-partai borjuis enggak ada yang proburuh dan rakyat. Itu kebijakannya semua merugikan, termasuk Jokowi-JK ini, yang merepresentasikan kapitalisme-neolib," jelas Sultoni kepada Okezone saat dijumpai usai rapat konsolidasi tertutup 'Menentang Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015' di LBH Jakarta, kemarin malam.
Pernyataan aktivis buruh itu merujuk pada paket kebijakan ekonomi Kabinet Kerja Jilid IV yang dinilainya memangkas hak-hak finansial buruh.
"Jokowi itu memiskinkan para buruh, karena upahnya dipatok murah tetapi harga-harga (kebutuhan pokok) enggak bisa dikendaliin. Itu kan sama saja memiskinkan," tambahnya.
