Image

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 14:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 13 337 1844487 yusril-pertanyakan-kesiapan-pemprov-dki-kembalikan-duit-pengembang-reklamasi-mrOnLMZnhw.jpg Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut siap mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp483 miliar yang telah dibayar pengembang pulau reklamasi.

Menurut Yusril, bila Pemprov DKI ingin mengembalikan duit BPHTB maka nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan duit APBD sendiri merupakan milik masyarakat.

(Baca Juga: Yusril Sebut Proyek Reklamasi Tidak Bisa Sembarangan Dihentikan)

"Kalau ganti rugi kan Pemda DKI harus bayar pakai APBD. Kalau pakai APBD kan rakyat juga yang jadi beban. Sekarang Pemda DKI uang dari mana? Itu kan harus dibicarakan dengan DPRD untuk dapat APBD," kata Yusril melalui sambungan telepon di acara Populi Center dan Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

"Terus kalau dibatalkan mau diapain pulaunya? Mau diancurin? Itu kan jadi mubadzir, jadi uang rakyat terbuang sia-sia," lanjutnya.

Ia menyarakankan, agar Pemprov DKI berhati-hati dalam penyelesaian polemik ini. Harus ada solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan pihak pengembang.

"Bukan karena kita secara politis ingin membatalkan ya, tapi ini perjanjian (reklamasi) dilakukan dengan hukum, bukan kebijakan. Ini kan perjanjian dengan pihak lain. Itu menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak bisa dibatalkan sepihak oleh Pemprov DKI," jelas dia.

Dia mengatakan, publik perlu diberi informasi yang tepat bahwa sejatinya proyek reklamasi ini merupakan inisiatif pemerintah pusat dan Pemda DKI di era Ahok-Djarot.

"Yang selama ini terekam publik kan (reklamasi) maunya pihak swasta. Padahal tidak begitu. Jadi ini sohibul hajatnya ialah pemerintah sendiri, yang melaksanakan swasta. Begitu sudah jadi, pulaunya mau dihancurkan. Terus Pak Sandiaga mengatakan siap mengganti. Uangnya dari mana? Nggak bisa Pemda DKI yang hanya eksekutif kemudian memakai uang tanpa APBD, kan mustahil," pungkas dia.

(Baca Juga: Menteri Agraria: Kami Tak Bisa Batalkan HGB Pulau Reklamasi)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku siap menerima konsekuensi terkait permintaan penundaan dan pembatalan sertifikat HGB pulau reklamasi. Salah satunya ialah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp483 miliar.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini