UU Administrasi Pemerintahan Dahulukan Upaya Administratif
Zudan yang juga menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan bahwa materi UU ASN dan UU Pemda banyak mengambil asas "contrarius actus" dan asas "fiktif positif" yang diatur dalam Pasal 53 UUAP.
Baca juga: Lompatan Dukcapil Menuju Layanan Digital
Adapun asas contrarius actus bermakna pejabat tata usaha negara (TUN) yang menerbitkan keputusan TUN (beschikking), dengan sendirinya berwenang membatalkan putusannya. Sedangkan asas “fiktif positif” adalah apabila dalam waktu 10 hari bila permohonan tidak diproses maka dianggap disetujui.
Lebih mendalam menurut Zudan, dari aspek politik hukum, UUAP dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kita ingin tata pemerintahan di Indonesia menjadi lebih responsif, lebih tanggap, akuntabel, termasuk menciptakan pelayanan publik yang menjadi lebih cepat menyelesaikan masalah serta ada perlindungan hukum bagi masyarakat dan bagi aparaturnya," paparnya.
Zudan menjelaskan, lantaran semangatnya ingin memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah, maka ada banyak paradigma baru di dalam UUAP ini. Dalam UUAP upaya administrasi didahulukan ketimbang upaya hukum di persidangan. Itulah sebabnya UUAP itu tidak menginisiasi lembaga baru.
Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM, Kemendagri & Perpustakaan Nasional Jalin Kerja Sama
