UU Administrasi Pemerintahan Dahulukan Upaya Administratif
JAKARTA - Pejabat jangan sembarangan membuat keputusan atau melakukan tindakan hukum, kalau tak mau berurusan dengan hukum. Inilah konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, segala keputusan mesti ada landasan perundang-undangannya.
Dalam kaitan pejabat yang membuat keputusan atau tindakan hukum, tindak tanduknya diatur dalam UU no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).
Menurut pakar Hukum Administrasi Negara Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, yang juga Dirjen Dukcapil Kemdagri, UUAP dibuat satu paket di DPR RI dalam waktu bersamaan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada periode 2009-2014.
Baca juga: Belum Lapor LHKPN, Pejabat dan Plt Eselon I dan II Kemendagri Tunda Dilantik
"Makanya ada sejumlah pasal yang saling terkait di dalamnya. Misalnya Pasal 384 hingga 385 UU Pemda itu terpaut dengan Pasal 17 hingga 22 UUAP," ujar Zudan yang juga pakar sosiologi hukum ini saat menjadi pembicara pada seminar nasional bertema "Upaya Administratif dan Perspektif UUAP dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Seminar ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-28 Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) pada 6-8 Februari 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
