UU Administrasi Pemerintahan Dahulukan Upaya Administratif
Misalnya, dia mencontohkan ada sertifikat tanah lama ingin dibatalkan. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional sertifikat tanah nomor sekian dibatalkan, Ketika BPN tidak mau membatalkan selama 10 hari langsung dimasukkan permohonan fiktif positif itu ke PTUN. Celakanya, kata Zudan, ada putusan PTUN yang memenangkan perkara tersebut.
“Original intent-nya tidak seperti itu, Kalau itu dilakukan maka runtuh tata kelola pemerintahan kita. Nanti ada IMB bangunannya sudah berdiri, karena ada yang gak suka rumah tetangganya lebih bagus lalu minta pembatalan permohonan IMB, itu tidak boleh,” tegasnya
Selanjutnya, Zudan menjelaskan asbabun nuzul mengapa upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding diadakan. Debat pertama itu ada yang memaknai Pasal 75 UU PTUN ini sifatnya diskresioner bukan mandatory karena ada kata "dapat" di dalamnya.
Semangatnya kata "dapat" adalah pilihan bagi warga masyarakat. Mau menerima keputusan atau mau mengajukan keberatan.
“Kata ‘dapat’ itu bagi saya bila keberatan ajukanlah keberatan, bila menerima ya selesai perkara. Bukan kemudian ini diskresioner untuk langsung mengajukan keberatan ke PTUN,” jelasnya sembari memaparkan original intent waktu dirinya membahas UU PTUN ini.
(Fakhri Rezy)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
