UU Administrasi Pemerintahan Dahulukan Upaya Administratif
Sebab, Ketentuan Pasal 75-78 UUAP berdasarkan pada asas contrarius actus tadi hanya menyatakan bahwa jika ada ASN keberatan dengan keputusan atasan, maka surat keberatan diajukan kepada pejabat yang langsung yang membuat keputusan. Kemudian apabila masih tidak puas (mengajukan banding) disampaikan kepada pejabat level atasnya lagi.
Zudan memberi contoh, misalnya, dirinya membuatkan keputusan memindahkan staf. Staf tadi kemudian langsung bersurat menyatakan keberatan. “Saya keberatan dipindahkan dari staf bagian keuangan ke bagian dapur,” Zudan membahasakan staf tersebut.
“Maka saya menjawab dalam waktu 10 hari, kalau orang itu menerima perkara selesai. Jika orang itu keberatan, permohonan naik ke Mendagri sebagai atasan saya. Mendagri mengatakan misalnya tindakan dirjen memindahkan staf sudah tepat karena perlu rotasi pegawai. Kalau staf tadi menerima maka selesai urusan, bila tidak terima baru ke PTUN,” papar Guru Besar Termuda dalam komunitas intelelektual Ilmu Hukum Indonesia ini.
Pada kesempatan itu tak lupa Zudan mengajak para Hakim PTUN agar tidak bosan bosan menelaah paket undang-undang yang disebutnya tadi ketika menangani perkara-perkara hukum tata usaha negara.
Baca juga: Mendagri: 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Siap Dibangun
Di lain pihak, selama beberapa kali dirinya menjadi saksi ahli di PTUN, masih ada hakim yang keliru memaknai perkara fiktif positif ini.
Dalam pandangannya, fiktif positif hanya dibolehkan untuk permohonan bagi si pemohon untuk mendapatkan hak baru tapi tidak untuk membatalkan keputusan yang sudah ada.
