Terkendala Administrasi, 91 Tahanan di Tangsel Tak Bisa Nyoblos

Hambali, Jurnalis · Senin 15 April 2019 14:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 15 606 2043735 terkendala-administrasi-91-tahanan-di-tangsel-tak-bisa-nyoblos-9jBqX4Kb4L.jpg Ilustrasi

TANGERANG SELATAN – Sebanyak 91 orang dari total 132 tahanan yang berada di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan (Tangsel) tak dapat mencoblos pada Pemilu 17 April 2019. Pasalnya mereka terkendala persoalan administratif kependudukan.

Sebanyak 41 tahanan lainnya dipastikan dapat mengikuti pencoblosan. Mereka telah memperoleh formulir A5, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencoblos.

"Benar ada 41 tahanan Polsek dan Polres (Tangsel) yang masuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) setelah mengisi formulir A5," kata Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro, Senin (15/4/2019).

Pada proses pelaksanaan pencoblosannya nanti, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mendatangi Polsek dan Polres, lalu memberikan kertas suara sesuai domisili dalam KTP pemilih.

Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro. (Foto : Hambali/Okezone)

"Jadi petugas KPPS yang akan datang ke ruang tahanan Polres dan Polsek, disaksikan juga pengawas dan saksi TPS," tutur Bambang.

Kepala Satuan Tahanan Titipan Polres Kota Tangsel, Iptu Gatot Santoso menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU agar pemilik hak suara yang menjadi tahanan Polres dan Polsek, tetap bisa menyampaikan hak pilihnya.

Karena berdasarkan keputusan MK tentang formulir A5, salah satunya menyebutkan bahwa warga tersangkut urusan pidana atau ditahan, wajib mengurus formulir A5 guna menyalurkan hak pilihnya pada 17 April nanti.


Baca Juga : Hari H Pencoblosan, Polri-TNI Tebalkan Pasukan di Wilayah Rawan Konflik

"Dari 132 tahanan yang ada di Polres dan Polsek, hanya 41 tahanan yang terdaftar dan dapat menyalurkan hak pilihnya di ruang tahanan Polsek dan Polres. 41 itu terdiri dari 25 tahanan Polres dan 16 tahanan dari jajaran Polsek," ucapnya.

Sementara 91 tahanan lainnya, tidak bisa melakukan pencoblosan karena terkendala proses administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Jadi karena administrasi kependudukan, banyak yang tidak punya KTP-el, adapun yang punya, tapi belum elektronik. Jadi sesuai aturan persyaratan pencoblosan, harus memiliki KTP-el," tuturnya.


Baca Juga : Jelang Pencoblosan, Pemerintah Pastikan Tak Ada Eksodus Warga ke Luar Negeri

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini