Di sisi lain, Pemerintah juga diminta aktif terlibat pada pengusutan kasus penyelundupan BBM bersubsidi tersebut. Sebab masalah penyelundupan yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah.
“Bayangkan, BBM bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil Indonesia bisa sampai di Timor Leste. Berapa banyak uang negara yang terbuang dan berapa banyak rakyat kita yang dirugikan atas kasus ini?” sebu Gilang.
Pemerintah pun diharapkan bisa melakukan reformasi struktural dalam proses penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi, khususnya di daerah-daerah. Gilang juga berharap masyarakat turut mengawasi persoalan ini dan meminta melapor kepada pihak berwajib apabila menemukan kecurangan-kecurangan.
“Dan agar masyarakat percaya dengan penyelenggara negara, maka Polri dan penegak hukum lain, serta institusi terkait harus bisa menunjukkan integritas dan keprofesionalannya sehingga rakyat tidak enggan untuk melaporkan manakala ada praktik-praktik pelanggaran,” pungkasnya.
(Awaludin)