Muak dengan Kekejaman Israel, AS Beri Peringatan Keras Tentang Situasi di Gaza
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberi peringatan keras kepada Israel, menekankan bahwa negara zionis itu harus mengambil segera langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza atau akan menghadapi potensi pembatasan bantuan militer dari Washington. Peringatan ini, yang merupakan yang terkeras sejak dimulainya perang Israel dengan Hamas tahun lalu, muncul di saat Israel disorot atas rangkaian serangan biadabnya yang banyak menewaskan warga sipil Palestina di Gaza.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menulis surat kepada para pejabat Israel pada Minggu, (13/10/2024) menuntut tindakan nyata untuk mengatasi situasi yang memburuk di daerah kantong Palestina di tengah serangan baru Israel di Gaza utara, AS. kata para pejabat pada Selasa,(14/10/2024).
Surat ini memperingatkan bahwa kegagalan Israel untuk melakukan permintaan tersebut akan berdampak pada kebijakan AS, demikian dilaporkan News 12 Israel.
“Kami sangat prihatin bahwa tindakan baru-baru ini yang dilakukan oleh pemerintah Israel… berkontribusi terhadap percepatan kemunduran kondisi di Gaza,” kata salinan surat yang diposting oleh reporter Axios di X, sebagaimana dilansir Reuters.
Surat itu menyebutkan pembatasan yang diberlakukan Israel, termasuk pembatasan impor komersial, penolakan sebagian besar gerakan kemanusiaan antara Gaza utara dan selatan, dan pembatasan yang “membebani dan berlebihan” terhadap barang apa yang bisa masuk ke Gaza.
Ini menjadi ultimatum paling jelas AS yang ditujukan kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak konflik Gaza dimulai, sehingga meningkatkan prospek pergeseran dukungan Washington terhadap Israel.
Dalam surat tersebut, Washington menguraikan langkah-langkah spesifik yang harus diambil Israel dalam waktu 30 hari, termasuk mengizinkan minimal 350 truk memasuki Gaza setiap hari, menghentikan sementara pertempuran untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan membatalkan perintah evakuasi kepada warga sipil Palestina ketika tidak ada kebutuhan operasional.
