Tidak Semua Rahasia Negara Bisa Dibuka, Ini Kelebihan dan Kelemahan Tim Pengawas Intelijen Bentukan DPR
JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, pembentukan Tim Pengawas Intelijen DPR ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang. Tepatnya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
“Dalam Pasal 43 ayat (2) UU itu disebutkan, pengawasan eksternal penyelenggara Intelijen Negara dilakukan oleh komisi di DPR. Yang khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini adalah Komisi I DPR,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (5/12/2024).
Nuning -- panggilan akrabnya -- mengatakan, Tim pengawas Intelijen ini sudah ada sejak disahkannya UU Intelijen tahun 2011.
“Saya sekretaris Panjanya,” ujar Nuning yang juga Ketua DPP Partai PERINDO Bidang Hankam, Intelijen dan Siber.
Menurutnya, kelebihan dari Timwas ini adalah terdiri dari berbagai sudut pandang karena anggotanya dari anggota DPR RI berasal dari partai politik yang berbeda.
“Kelemahannya karena terdiri dari anggota DPR RI maka keberadaannya jarang yang lama dalam Timwas itu. Sebagai anggota belum tentu terpilih lagi, pindah komisi atau berhalangan tetap atau meninggal.
Timwas ini secara positif dapat memberi masukan-masukan agar kinerja intelijen lebih baik, tetapi disisi lain bisa juga kadang membuat kinerja intelijen yang umumnya memiliki kompartementasi menjadi agak ribet karena anggota timwas cenderung ingin proses intelijen itu terbuka.
“Tidak semua bisa terbuka. Tetap rahasia negara harusnya diutamakan dalam Intelligence cycle,” ungkap Nuning.
