Publik Nantikan Hasto Rilis Video Ungkap Skandal Korupsi Pejabat Negara
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, publik tengah menantikan video dugaan skandal korupsi para elit negara yang akan dirilis oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Pernyataan itu dilontarkan Jamiluddin merespon pernyataan Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Guntur Romli yang menyebut rencana Hasto akan merilis video dugaan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara.
"Masyarakat tentu berharap video dugaan kasus korupsi itu segera di publis. Sebab, mayoritas masyarakat sudah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang dilakukan petinggi negara," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (29/12/2024).
Bila video itu dirilis, ia berkata, publik akan mengetahui para petinggi negara yang diduga melakukan korupsi. Dengan begitu, sambungnya masyarakat bisa mendesak aparat hukum, terkhusus KPK untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
"Hal itu perlu dilakukan karena di Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang diduga koruptif agar masyarakat dapat memviralkannya melalui media sosial," terang Jamiluddin.
"Hal itu akan dilakukan masyarakat karena berharap agar semua koruptor mendapat hukuman seberat-beratnya. Kalau bisa seperti di China, para koruptor ditembak mati," imbuhnya.
Kendati demikian, Jamiluddin menilai, hukuman mati untuk para koruptor sulot terwujud di Indonesia. Pasalnya, kata dia, perilaku koruptif terkesan sudah menjadi mainan sebagian para elite. Para elit disebut melalukan praktik rasuah baik sendiri maupun berjamaah.
Celakanya, kata dia, perilaku koruptif itu dilakukan dengan cara saling melindungi. Menurutnya, perilaku koruptif elit negara itu sengaja ditutupi selama masih satu frekuensi dengan penguasa.
"Bila frekuensinya sudah berbeda, barulah perilaku koruptif itu dibocorkan ke masyarakat. Kiranya, rencana mengungkap video kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara dapat dilihat dalam konteks tersebut," kata Jamiluddin.
