“Ke depan, langkah-langkah serupa juga diharapkan dapat terus diinisiasi demi menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi seluruh warga negara," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.
"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh nggak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," tukas Habiburokhman.
(Awaludin)