Longsor Gunung Kuda, Komisi III DPR: Kegagalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Tambang
"Kita tidak sedang bicara tambang legal atau ilegal saja. Kita bicara tentang nyawa orang, tanggung jawab negara, dan integritas aparat hukum. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu prinsip yang harus dijaga," ujar Abduh.
Lebih lanjut, Anggota Komisi Hukum DPR itu mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pertambangan. Khususnya, kata Abduh, terkait perizinan dan mekanisme pengawasan.
"Kita butuh reformasi pengawasan tambang. Kalau model sekarang dibiarkan, kasus seperti Gunung Kuda bisa terulang di daerah lain,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.
“Jangan sampai korban nyawa jadi rutinitas karena sistem yang rusak tapi tak diperbaiki," tambah Abduh.
Abduh juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban longsor di Gunung Kuda, Cirebon.
“Dukacita mendalam saya ucapkan kepada para keluarga korban. Para pekerja ini hanya sedang berusaha mencari nafkah untuk keluarga mereka,” ucapnya.
“Pihak perusahaan tambang harus memberikan pertanggungjawaban, termasuk kompensasi bagi keluarga pekerja yang menjadi korban,” pungkas Abduh.
(Fetra Hariandja)
