DPR Minta RPMK Industri Tembakau Dievaluasi
“Kita minta Menteri Kesehatan kembali mempertimbangkan baik-baik dampak domino dari kebijakan RPMK. Apabila diterapkan, saya pikir jadinya Pak Menteri tidak bijaksana,” sambung Nurhadi.
Oleh karena itu, Nurhadi mengimbau Kemenkes untuk mencari solusi yang lebih bijak dalam mengatasi persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah juga harus mementingkan kehidupan rakyat.
Nurhadi menyatakan bahwa Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan akan mengawal penerapan RPMK. Ia juga menyoroti bahwa pembahasan RPMK belum pernah melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga ada penafsiran antara pihak Kemenkes dan Kemenaker tidak sama.
"Dan apabila RPMK ini di terapkan, maka tidak akan jauh berbeda kondisinya dengan saudara-saudara kita peternak sapi perah, di mana setiap hari ada ratusan ton sapi perah yang dibuang dan dikorbankan," tegasnya.
"Jadi lucu betul negara ini jika setiap kebijakan harus menunggu evaluasi setelah kegaduhan terjadi. Dan harus digarisbawahi pula, saya keras menolak RPMK ini bukan karena saya perokok, tapi murni karena saya pribadi melihat efek negatif dari pemberlakuan RPMK nantinya," pungkasnya.
(Awaludin)
