DPR Bongkar Biang Kerok Lonjakan Tarif PBB-P2 di Sejumlah Daerah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |17:57 WIB

DPR Bongkar Biang Kerok Lonjakan Tarif PBB-P2 di Sejumlah Daerah

DPR Soroti Lonjakan Tarif PBB P2 di Sejumlah Daerah (foto: Okezone)

Meski begitu, Khozin menilai fenomena kenaikan PBB-P2 tak bisa dilepaskan dari beban keuangan daerah. Ia menyebut Komisi II DPR bersama Mendagri kini tengah merumuskan formula untuk memperbaiki pengelolaan BUMD.

Baca Juga:

Segini Harta Kekayaan Effendi Edo, Wali Kota Cirebon yang Jadi Sorotan soal Kenaikan PBB 1.000%

“Poin itu menjadi pangkal persoalan. Sejak awal tahun ini, Komisi II DPR dan Mendagri secara intensif membahas perbaikan tata kelola BUMD sebagai ikhtiar memperkuat pendapatan daerah,” jelasnya.

“Opsi yang muncul di antaranya membentuk UU khusus tata kelola BUMD yang dimaksudkan menjadi sumber penerimaan daerah,” pungkas Khozin.

(Awaludin)