Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |13:26 WIB

Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Andreas Hugo Pereira/Foto: TV Parlemen

"Transparansi dan akuntabilitas publik harus jadi fondasi utama dalam reformasi ini. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran anggota Polri berjalan," ungkapnya.

Baca Juga:

IPW: Komjen Rudy Heriyanto Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

Dalam kesempatan yang sama, Andreas juga menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen yang disebut masuk dalam Komite Reformasi Polri seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi harapan memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.

"Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara," paparnya.