Begitu pula dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Biaya tersebut dinilai cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk maju sebagai kepala daerah.
"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, angkanya prohibitif, mahal. Ini yang harus kita evaluasi. Kita harus mencari cara agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa," tuturnya.
"Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," lanjutnya.
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menurut Sugiono, tidak menghilangkan esensi demokrasi karena calon tetap dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat hasil pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai dapat diawasi masyarakat secara lebih ketat.