Baleg DPR Dorong RUU Satu Data Indonesia Demi Kebijakan Tepat Sasaran
Ia menilai Indonesia memiliki sumber data yang sangat besar dan tersebar, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga desa. Namun, menurutnya, banyaknya data tidak otomatis membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat.
“Ketika definisi berbeda, pembaruan tidak berjalan, atau suatu lembaga tidak dapat menggunakan data lembaga lain, negara seolah melihat kenyataan melalui beberapa jendela yang menghadap ke arah berlainan,” ujarnya.
Azis mengatakan kebijakan publik membutuhkan data yang saling terhubung dan menggunakan standar yang sama. Di sektor pangan, misalnya, pemerintah tidak cukup hanya mengetahui produksi.
“Negara juga membutuhkan gambaran mengenai luas dan kondisi lahan, profil petani, distribusi, penyimpanan, hingga kebutuhan konsumsi. Begitu pula dalam penyaluran subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah membutuhkan data yang mampu mengikuti perubahan keadaan warga sehingga penerima program tetap sesuai dengan sasaran,” kata Azis.
Azis mengatakan penyatuan data bukan berarti seluruh informasi pemerintah harus ditempatkan dalam satu penyimpanan. Menurutnya, hal yang lebih penting ialah adanya interoperabilitas, standar yang seragam, kejelasan produsen data, pembaruan berkala, serta mekanisme pemeriksaan kualitas.
“Satu Data Indonesia perlu membangun bahasa bersama bagi negara,” katanya.
