Pemerintah Petakan Tiga Prioritas Pembangunan Perbatasan RI-Timor Leste, Apa Saja?
JAKARTA – Pemerintah memetakan tiga prioritas pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Yaitu meliputi pengembangan kawasan ekonomi Motaain, peningkatan konektivitas dan tata kelola pintu lintas batas, serta penguatan program prioritas nasional di 11 kabupaten perbatasan.
Salah satu fokus pengembangan ekonomi berada di kawasan Motaain, Kabupaten Belu, yang menjadi pintu aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Timor Leste.
“BNPP RI memastikan berbagai kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat perbatasan,” ujar Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, Jumat (9/10/2026).
Pengembangannya mencakup kajian peluang pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) dan kawasan ekonomi khusus.
Peluang pengembangan tersebut turut dikaitkan dengan rencana pembangunan Blok Masela di Maluku Barat Daya yang berpotensi meningkatkan kebutuhan barang dan jasa. Untuk menangkap peluang tersebut, kesiapan akomodasi, transportasi, serta fasilitas pendukung perlu dikaji agar wilayah sekitar dapat memperoleh manfaat ekonomi.
Selain pengembangan kawasan ekonomi, BNPP RI menyoroti kebutuhan peningkatan konektivitas antarpulau di Kabupaten Alor, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Penguatan transportasi perlu diiringi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan pariwisata, termasuk wisata selam, serta penyediaan infrastruktur penunjang.
Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, BNPP RI membahas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Makhruzi menyebutkan, program tersebut mencakup 15.000 unit rumah secara keseluruhan, dengan sekitar 7.000 unit dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan NTT.
“Perbatasan itu garda kita, etalase kita. Saudara-saudara kita di perbatasan rumahnya harus bagus,” tegas Makhruzi.
BNPP RI juga membahas usulan pembangunan Kampung Nelayan Terpadu di NTT. Sebanyak 14 titik telah diusulkan oleh sejumlah pemerintah kabupaten, antara lain Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, dan Belu.
Kampung Nelayan Terpadu direncanakan dilengkapi fasilitas berupa gudang, pabrik es, dan penyimpanan dingin. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan, memperkuat rantai usaha perikanan, serta memperluas akses pemasaran bagi nelayan.
Selain itu, BNPP RI merencanakan pembangunan Titik Nol di Pulau Rote pada 2027. Berlokasi di Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, fasilitas tersebut direncanakan menjadi ikon kawasan sekaligus penanda perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia.
Makhruzi menegaskan, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan setempat, terlaksana secara terkoordinasi, dan memberikan hasil berkelanjutan.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus menjaga kedaulatan dan keamanan, memastikan kehadiran pelayanan publik, serta mengembangkan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
