Ia menyampaikan, pemerintah menyadari tindakan pencegahan jauh lebih penting, efektif, dan efisien dibandingkan langkah-langkah yang bersifat reaktif. BPGMN memiliki struktur dan kedudukan yang berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Jika BRGM berada di bawah kementerian, BPGMN akan langsung berada di bawah komando Presiden.
"Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden," ujarnya.
Selain itu, badan baru ini akan diisi oleh para ilmuwan dan kalangan profesional. Pemerintah juga memastikan BPGMN akan didukung alokasi anggaran yang memadai agar kinerjanya optimal. Fokus utama BPGMN nantinya adalah mencegah karhutla di enam provinsi prioritas yang memiliki lahan gambut.
"Untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," katanya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.