Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi menjadi alat bagi negara untuk menginvasi ruang privat masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.
Ia menegaskan, Komisi III DPR tidak ingin kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan tokoh bangsa kembali terjadi.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.