Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Bursa Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 18 November 2026 |19:30 WIB
Bursa Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum
Menko Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)
A
A
A

Dia membandingkan posisi Yusril dengan sejumlah figur lain yang memiliki kedekatan dengan partai politik besar.

"Kalau Pak Dasco lekat dengan Gerindra, Puan dengan PDIP, AHY dengan Demokrat. Pak Yusril itu dari partai, tapi kan partai kecil. Jadi dianggap tidak terlalu terlalu berpengaruh dalam elektoral yang cukup besar, sehingga cukup tenang. Bisa menjadi alternatif dari tarik menarik kepentingan politik. Dan mungkin kapasitas sebagai profesor atau kapasitas profesionalnya. saya pikir itu yang harus dibutuhkan," tambahnya.

Charles berharap, apabila nantinya dipercaya menjadi wakil presiden, Yusril dapat mendorong penguatan reformasi hukum dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpegang pada prinsip konstitusi.

"Mohon ditata lagi agar kita tidak menjauh dari prinsip-prinsip negara hukum. Kedua, kembalikan lagi spirit konstitusi kita. Otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, bisa bikin fokus di situ untuk yang bisa dilakukan oleh profesor dengan posisinya yang cukup senior dan disegani oleh banyak pihak," pungkasnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari kader partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menurut Yusril, partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengusulkan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Ketentuan tersebut, kata Yusril, diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.

"Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan untuk mengusulkan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi wakil presiden. Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada presiden untuk dipertimbangkan.

"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement