JAKARTA - Anggota DPR RI periode 2004-2009, Soeharno Panca Atmaja, mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenahi layanan darurat 110. Layanan tersebut diharapkan menjadi wajah pelayanan Polri yang responsif, mudah diakses, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Soeharno menilai pembenahan tersebut penting dilakukan, terutama dalam momentum program prioritas 100 hari kepemimpinan Kapolri. Layanan 110 diharapkan tidak sekadar menjadi saluran pengaduan, tetapi juga mampu memastikan masyarakat memperoleh pertolongan ketika menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dapat menjadi bahan refleksi bagi Polri untuk memperkuat kualitas pelayanan.
Masyarakat membutuhkan polisi yang tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mudah dihubungi, cepat merespons, bersedia mendengarkan, serta memberikan kepastian atas tindak lanjut setiap laporan.
“Polisi tidak hanya dibutuhkan untuk penegakan hukum. Masyarakat juga membutuhkan polisi yang mudah dihubungi, cepat merespons, bersedia mendengarkan, dan memberikan kepastian tindak lanjut atas setiap laporan,” kata Soeharno, Minggu (22/11/2026).
Soeharno menjelaskan, layanan 110 merupakan instrumen strategis Polri untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan profesional.
“Layanan 110 tidak boleh sekadar menjadi nomor telepon pengaduan. Layanan ini harus menjadi pintu pertama yang memastikan masyarakat memperoleh akses pertolongan kepolisian secara cepat, mudah, dan profesional,” ujarnya.
Ia menuturkan, masyarakat yang menghadapi tindak kriminal, ancaman keselamatan, gangguan keamanan, maupun situasi darurat lainnya membutuhkan kepastian bahwa panggilan mereka dijawab, laporan dipahami, petugas segera dikoordinasikan, dan persoalan ditindaklanjuti.
Karena itu, keberhasilan layanan 110 tidak cukup diukur dari tersedianya nomor telepon atau kecanggihan teknologi.
“Apabila panggilan mudah tersambung, operator berkomunikasi dengan baik, laporan diteruskan secara tepat, dan petugas hadir sesuai tingkat urgensi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” ucapnya.
Sebaliknya, panggilan yang tidak terjawab, laporan tanpa kejelasan, serta lambatnya respons berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dia menuturkan, semangat "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto harus diwujudkan melalui pelayanan nyata, bukan sekadar slogan.
Untuk itu, ia mendorong sejumlah langkah pembenahan layanan 110.
Pertama, memastikan setiap panggilan mendapat respons melalui penguatan kapasitas operator, pusat penerimaan laporan, dan kesiapan sistem komunikasi.
Kedua, membangun standar waktu respons dan tindak lanjut berdasarkan tingkat urgensi kejadian, kondisi geografis, serta ketersediaan personel.
Ketiga, mengintegrasikan layanan 110 dengan SPKT, Polsek, satuan patroli, dan unit operasional terkait agar laporan masyarakat segera diteruskan kepada petugas yang berwenang.
Keempat, meningkatkan kemampuan operator dalam berkomunikasi secara humanis, tenang, dan profesional. Masyarakat yang sedang menghadapi keadaan darurat membutuhkan petugas yang mampu mendengarkan dan memberikan arahan dengan jelas.
Kelima, memperkuat koordinasi dengan Damkar, BPBD, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, masyarakat tidak boleh menjadi korban kerumitan birokrasi maupun ego sektoral.
Keenam, membangun sistem evaluasi yang transparan, mulai dari jumlah panggilan yang terjawab, kecepatan respons, tindak lanjut laporan, hingga tingkat kepuasan masyarakat.
Dia menegaskan, pembenahan pelayanan Polri tidak cukup diukur melalui kegiatan seremonial, publikasi, atau kampanye citra institusi. Keberhasilannya harus terlihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Layanan 110 harus menjadi bukti bahwa Polri hadir ketika dibutuhkan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan kebingungan setelah menyampaikan laporan. Harus ada kejelasan mengenai penerimaan laporan, koordinasi petugas, dan tindak lanjut penanganannya,” katanya.
“Polri tentu tidak perlu meniru seluruh cara kerja Damkar karena kedua institusi memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Namun, prinsip kesigapan, kepedulian, komunikasi yang baik, dan kesediaan memberikan pertolongan merupakan nilai pelayanan yang patut diperkuat,” sambungnya.
Ia berharap momentum kepemimpinan Kapolri dapat dimanfaatkan untuk menjadikan layanan 110 sebagai salah satu ujung tombak transformasi pelayanan kepolisian yang semakin responsif, mudah diakses, dan dipercaya masyarakat.
“Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui tindakan. Polisi Bersama Masyarakat harus berarti hadir ketika warga membutuhkan, mendengarkan ketika masyarakat mengadu, dan memberikan kepastian ketika pertolongan diperlukan,” pungkas Soeharno.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.