Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhamad Haripin, mengatakan Indonesia perlu menambah pengadaan alutsista di bidang angkatan udara dan angkatan laut, yang kini masih sangat minim.
Hal itu, kata Haripin, harus dilakukan untuk memenuhi janji Jokowi membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Apa anggaran militer harus ditambah?
Tahun ini, anggaran pertahanan ditetapkan sebesar Rp108,4 triliun. Angka ini, yang kurang dari 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia dikritik oleh Prabowo.
Prabowo membandingkan dengan Singapura yang anggaran pertahanannya mencapai sekitar 3% dari PDB mereka.
Haripin mengatakan sejak era reformasi, anggaran pertahanan Indonesia sudah meningkat lebih dari 300%.
"Masalahnya tidak terletak pada jumlah anggaran per-PDB, tapi pada alokasi anggaran," kata Haripin.
Dia mengatakan saat ini, 60% hingga 70% anggaran pertahanan dihabiskan untuk keperluan pegawai seperti pemberian gaji dan tunjangan. Struktur komando teritorial yang gemuk, katanya, juga menguras anggaran ini.
Sementara, kata Haripin, hanya sekitar 30% anggaran yang digunakan untuk belanja modal atau melakukan pengadaan alusista. Hal ini lah yang menurut Haripin harus diubah.
Ia mengatakan, penambahan anggaran pertahan tiap tahun tidak akan bermakna jika alokasi anggaran tidak dibenahi.
(Qur'anul Hidayat)