Kemlu RI: Posisi Indonesia dalam Perang Rusia-Ukraina Sudah Jelas
JAKARTA - Duta Besar Ukraina Untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, baru-baru ini meminta dukungan Indonesia agar bersuara lebih lantang dan berani membela negaranya. Menurut Hamianin, dukungan moral setidaknya adalah upaya yang paling bisa dilakukan Indonesia.
Dia juga mengatakan Indonesia bisa menolong Ukraina secara lebih nyata lewat bantuan kemanusiaan karena sekarang ini Ukraina sedang menghadapi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup rakyatnya sejak invasi Rusia 24 Februari lalu.
BACA JUGA: Ukraina Minta Dukungan Indonesia Hadapi Rusia, Ini Pernyataan Lengkapnya!
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) Teuku Faizasyah, Kamis (3/3/2022) mengatakan sikap pemerintah Indonesia terkait persoalan yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina sudah sangat jelas.
Dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (2/3/2022), sebanyak 141 negara mendukung resolusi yang mengecam agresi Rusia ke Ukraina, 35 negara abstain dan lima negara lainnya menolak, yakni Rusia, Suriah, Belarusia, Korea Utara, dan Eritrea. Indonesia adalah salah satu dari negara yang mendukung resolusi itu.
"Dari penyampaian posisi kita, kita ikut menjadi bagian dari sponsor resolusi tersebut, dan bahkan ikut di dalam proses merumuskan beberapa elemen dari resolusi, menambahkan misalnya elemen mengenai safe passage (jalur aman untuk evakuasi warga sipil). itu merupakan satu butir penting dari resolusi itu sendiri," kata Faizasyah.
Terkait bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina, lanjut Faizasya, pemerintah membahas hal tersebut secara rinci.
Lebih jauh Faizasyah meminta pihak berwenang Ukraina untuk tidak membedakan perlakuan terhadap para pengungsi yang ingin keluar dari negara itu. Masyarakat internasional mengecam Ukraina karena menomorduakan warga kulit berwarna, termasuk yang berasal dari Asia.
Polemik Soal Dukungan Indonesia pada Resolusi DK PBB
Ketika Rusia memulai invasi ke Ukraina 24 Februari lalu, Indonesia tidak pernah secara tegas menyebut nama Rusia. Keengganan itu tampaknya terkait dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
