Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Kasus Penyiraman Andrie Yunus
Tim Bidkum Polda Metro Jaya juga memaparkan hingga kini Termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) maupun tindakan hukum lain yang menunjukkan dihentikannya penyidikan perkara dugaan penyiraman terhadap Andrie Yunus. Karena itu, dalil TAUD yang menyatakan Polda Metro Jaya selaku Termohon telah menunda penanganan perkara ataupun melakukan penghentian penyidikan secara terselubung dinilai tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum.
"Karena secara nyata proses penyidikan terhadap perkara a quo masih berjalan secara aktif sesuai kewenangan Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," katanya.
Dalam petitumnya, Bidkum Polda Metro Jaya meminta Ketua PN Jakarta Selatan melalui hakim tunggal yang menangani praperadilan tersebut untuk menerima eksepsi dari Termohon.
Selain itu, dalam pokok perkara, mereka meminta hakim menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
"Menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan dilakukan secara profesional, proporsional demi kepentingan penegakan hukum. Menyatakan tidak ada pelimpahan perkara, barang bukti maupun penghentian penyidikan secara terselubung oleh Termohon," bebernya.
"Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," lanjut Tim Bidkum Polda Metro Jaya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
