Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Perang Melawan Korupsi Tidak Boleh Kehilangan Pijakan Konstitusional
Selama ini, perhatian publik kerap tertuju pada operasi tangkap tangan maupun pengungkapan kasus korupsi berskala besar. Padahal, menurut Pieter, mencegah korupsi sejak awal jauh lebih murah daripada membiarkan uang negara hilang terlebih dahulu.
“Pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan harus berjalan beriringan dengan tindakan represif,” tuturnya.
Dalam konteks pemulihan kerugian negara, Pieter juga menyoroti pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana sekaligus mencegah pelaku menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
Ia mempertanyakan lamanya pembahasan regulasi tersebut di tengah kerugian negara akibat korupsi yang terus menjadi persoalan. Penundaan, kata Pieter, berpotensi memberikan ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan aset, memindahkan kekayaan ke luar negeri, maupun memanfaatkan celah hukum.
“Negara membutuhkan keberanian politik, bukan sekadar retorika pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurut Pieter, penegakan hukum yang berintegritas juga memiliki kaitan erat dengan masa depan perekonomian nasional. Iklim investasi dan pasar keuangan membutuhkan kepastian bahwa hukum bekerja secara objektif dan tidak tebang pilih.
Investor membutuhkan kepastian hukum, sementara masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa hukum tidak hanya tajam kepada mereka yang lemah, tetapi juga mampu mengikat mereka yang memiliki kekuasaan.
